Sabtu, 26 Januari 2013

Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Bintaro Viaduct-Ulujami

Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Bintaro Viaduct-Ulujami

Disposis kasus
v  Pembangunan jalan tol Ruas Bintaro Viaduct-Ulujami diprotes oleh Masyarakat Kampung Kebon Kopi, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang, Banten yang menjadi ahli waris atas tanah di lingkungan yang akan dibangun jalan tol. tersebut.  Mereka tidak mendapatkan gantirugi atas tanah yang akan dibangun jalan tol. Mereka juga memiliki bukti-bukti girik (letter C). Data ini diperkuat dokumen berkop surat Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VII Jawa Barat, tentang Daftar Himpunan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 5.819/WPJ.07/KB.0804/1990. Di dokumen itu tertulis nama penduduk yang membayar pajak lengkap dengan nomor-nomor giriknya.
v  Dalam surat nomor TN 02.06./Bh2.PO-JORR/1104-6.01 tertanggal 10 April 2002 tentang konfirmasi ganti rugi tanah Jalan Kebon Kopi itu, Departemen Pekerjaan Umum menyatakan telah melakukan pembayaran tanah girik C nomor 101 atas nama Matin Anam seluas 1.066 meter persegi sebanyak dua kali: pada 1994 seluas 291 meter persegi dan pada 2001 seluas 775 meter persegi.
v  Tapi para ahli waris merasa tidak pernah menerima pembayaran pada 2001 seperti disebutkan Jasa Marga. Yang ada, pada 1994 mereka memang pernah menerima ganti rugi. Tapi ganti rugi itu bukan untuk lahan jalan lingkungan Kebon Kopi.
v  Menurut versi Pemerintah Kabupaten Tangerang, dari verifikasi kawasan yang dilakukan pada 1999-2002, jalan lingkungan Kebon Kopi ini tidak ada. Dan dalam pemetaan yang dilakukan pada 1993-1994, nama jalan Kebon Kopi ini tidak ada.
v  Pada 23 Maret  2002, ada pertemuan antara perwakilan warga Kampung Kebon Kopi dan perwakilan PT Jasa Marga-Departemen Pekerjaan Umum serta Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Pondok Aren di ruang serba guna Plaza Tol Pondok Ranji. Dalam pertemuan ini, perwakilan warga dan ahli waris mengajukan protes karena menganggap PT Jasa Marga tidak mau menanggapi ganti rugi tanah yang dituntut.

Analisis
               Dalam kasus diatas hal pertama yang harus dibuktikan adalah mengenai kepemilikan tanah di daerah  Kebon Kopi, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Masyarakat mengklaim bahwa tanah yang akan dilewati jalan tol tersebut adalah milik mereka sementara pemerintah kabupaten Tangerang menganggap tanah yang berupa jalan tanah tersebut tidak ada dalam pemetaan. Sebenarnya keberadaan suatu tanah bisa dipastikan dari administrasi Kelurahan Pondok Betung. Buku letter C itu dapat mencocokkan data ahli waris yang dipegang oleh masyarakat . Data dari warga itu pun tidak cukup hanya dengan tanda tangan ketua RT dan RW. Harus ada tanda tangan lurah juga. Dengan begitu akan jelas mengenai keberadaan tanah tersebut. Kemudian harus dibuktikan kepemilikan atas tanah tersebut. Girik bukanlah bukti pemilikan hak, hanya merupakan suatu petunjuk oleh karenanya harus ditopang dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian. Dalam hal ini masyarakat memiliki  data yang memperkuat yaitu dokumen berkop surat Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VII Jawa Barat, tentang Daftar Himpunan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 5.819/WPJ.07/KB.0804/1990. Di dokumen itu tertulis nama penduduk yang membayar pajak lengkap dengan nomor-nomor giriknya.

Apabila memang terbukti bahwa mereka adalah ahli waris atas tanah tersebut maka mereka mempunyai hak atas ganti rugi untuk pembebasan tanah tersebut yang dilkukan melalui musyawarah sesuai dengan Pasal 9 UUPA. Sebenarnya berdasarkan Dalam surat nomor TN 02.06./Bh2.PO-JORR/1104-6.01 tertanggal 10 April 2002  tentang konfirmasi ganti rugi tanah Jalan Kebon Kopi oleh Departemen Pekerjaan Umum sudah membuktikan bahwa pihak Departemen Pekeraan Umum telah mengakui bahwa tanah tersebut memang milik masyarakat  Pamahan. Tetapi ternyata dalam kenyataannya mastarakat tidak pernah menerima pembayaran atas pembebasan tanah tersebut dan pembayaraan yang terjadi pada tahun 1994 bukan untuk lahan jalan lingkungan Kebon Kopi yang aka dijadikan jalan tol.
Ternyata musyawarah yang dilakukan oleh mastyarakat Kebon Kopi dengan Departen Pekerjaan Umum Dan Pihak Jasa Marga serta Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Pondok Aren di ruang serba guna Plaza Tol Pondok Ranji tidak menghasilka apa-apa. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Panitia pengadaan tanah Dan innstansi pemerintah yang terkait yaitu Departemen pekerjaan umum Dan jasa marga serta wakil-wakil masyarakat yang ditunjuk diantara Dan oleh para pemegang hak atas tanah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UUPA. Musyawar ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai penyerahan tanah Dan bentuk serta besarnya imbalan. DAlam keputusan wali kota Bekasi sudah ditentukan bahwa harga tanah adalah , Rp 990.000 untuk tanah girik.